uu no 17 tahun 2006. Undang-undang (UU) NO. uu no 17 tahun 2006

Undang-undang (UU). 01/2017 jo PMK Nomor 213 /PMK. 10/1995 THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, Attachment (Elucidation) Considering: a. Bentuk. 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN1 Oleh: Reinhard John Pontoh2 ABSTRAK Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk. 19,. Namun ada beberapa poin perubahan terkait pajak penghasilan yang diatur kembali dalam UU No. Semoga informasi ini bermanfaat. SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN . bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu dengan tidak dibuatnya lagi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional; b. 12, LN. Peraturan Perundang-undangan. Perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan Issuing Body: The President of the Republic of Indonesia. that the Republic Indonesia is a constitute state based on Pancasila and 1945 Constitution with its aim to achieve a peaceful, loyal, prosperous and legal state;NOMOR 17 TAHUN 2006 . 4459 , LL SETNEG : 26 HLM. 17, LN. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang UU NO. Undang-undang (UU) No. Keputusan Presiden No. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008. 60, TLN NO. Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKP dan RAPBN sebagaimana dimaksud di atas, maka jangka waktu keseluruhan RPJPN adalah 2005. 2006. 10 tahun 1995 menjadi uu no. Undang-undang (UU) No. KMA No. Undang-Undang No. PEMBUKUAN DAN PELAPORAN 5. 4700, LL SETNEG : 6 HLM. Bentuk. 6 Tahun 2014; UU No. Undang-undang (UU) No. Undang-undang (UU) NO. undang-undang republik indonesia. Phone: +62 21 - 2270 - 8910. NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 1 Tahun 2004; UU No. Bea dan Cukai adalah suatu lembaga pemerintah di bawah Departemen Keuangan yang mengurusi pungutan Bea dan Cukai yang dikenakan terhadap barang-barang yang keluar ataupun masuk daerah. Undang-undang (UU) NO. 18. 2. Bentuk. Undang-undang (UU). PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995. 1. UU No. Tags: <p. Tipe Dokumen. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 11. UU No. pdf. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang; b. Undang-undang (UU) No. Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2006 yang merupakan pengganti atas Undang-Undang No. 8 Ibid. info penting- Terhadap baragn ekspor dilakukan penelitian dokumen dan dalam hal tertentu juga dilakukan pemeriksaan fisik. Peraturan Perundang-undangan. Penjelasan Pasal 77 Ayat (1) Ayat ini memberikan wewenang kepada pejabat bea dan. 17 tahun 2006 merupakan bentuk revisi dari undang-undang kepabeanan yang lama, yaitu UU No. 21 5. Peraturan. 93, TLN NO. Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaanundang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeananCita Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Undang-undang (UU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja. Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat ( 3 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. U. Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang No. Nomor. 62 Tahun 1958. 84, TLN NO. Berikut Ini sejumlah landasan hukum yang mengatur penggunaan formulir PIB di Indonesia : Undang-Undang No. 2007/NO. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Menteri. E. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 01/2017 jo PMK Nomor 213 /PMK. Jenis. METADATA PERATURAN. 63, TLN NO. Dalam Undang-undang No. (UU) NO. Undang-undang (UU) NO. Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, beberapa ketentuan dan terdapat UU yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yaitu: a). Jenis. (. 4661, LL SETNEG : 60 HLM. berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara; g. berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara; g. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Download Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang KepabeananUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 melalui link di bawah ini: Download PDF. 22, TLN NO. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 (UU/2006/7) (2006) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 17 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan DETAIL PERATURAN Abstrak. Kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. pemerintahannya yaitu tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025, melalui mekanisme perubahan APBN (APBN-P) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 1 tahun 2006) 2008 download: 109 analisis dan evaluasi jasa konstruksi. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Uu 23-2006 Tentang Administrasi Kependudukan. 1995/ No. 17 Tahun 2006. NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. 4661), UU No. ID : 50 HLM. Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKP dan RAPBN sebagaimana dimaksud di atas, maka jangka waktu keseluruhan RPJPN adalah 2005. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Hubungi Kami. suryaden Sel, 07/26/2022 - 12:31. Tutup. 24 Tahun 2013). Tipe Dokumen. 2006/NO. bahwa ketentuan mengenai pedoman penyelenggaraan pembukuan di bidang kepabeanan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 17, LN. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. PEGAWAI NEGERI. 5946, LL SETNEG : 4 HLM. 17 Tahun 2008. Jakarta Tanggal Penetapan. Undang-undang (UU) Entitas. 17, LN. 3985, LL SETNEG : 24 HLM Undang-undang (UU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ABSTRAK:17. Arief Hidayatullah. 93, TLN NO. PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN. Perkap No. Law Number: 17 TAHUN 2006 (17/2006) Law Status: [Subscribers Only] Updated Status:. 23 Tahun 2014 ) ABSOLUT 1. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN. Glosarium. PERTAHANAN 3. 3613, LL SETNEG : 14 HLM. 17 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. UU No. Mahkamah Pelayaran Kementerian PerhubunganUndang-undang No. NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Tipe Dokumen. (UU) NO. 93, TLN NO. Isi. : a. Undang-undang (UU) NO. Tipe Dokumen. Undang-undang (UU) NO. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 17 (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang. Sedangkan UU No. 17 Tahun 2006, yang merevisi, menambahkan dan mencabut beberapa pasalnya. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi. Undang-undang (UU) No. 2016/NO. 2006 Undang-undang (UU) NO. UU No. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) diubah sebagai berikut:. BAB II Pasal 4 yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah: a. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan . Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik. 15 November 2006. NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN I. UU No. ABSTRAK: Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan. Undang-Undang No. 2001. Undang-undang (UU) NO. Mengubah : UU No. 166, TLN No. Katalog Produk. Berikut pengertian warga negara menurut undang-undang tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 4: Warga Negara Indonesia adalah: a. Undang-undang (UU) No. tentang. 12 Tahun 2006 juga menganut Asas kewarganegaraan ganda terbatas sebagai pengecualian dalam rangka perlindungan terhadap anak bagi anak-anak sesuai dengan. 41) Menjadi Undang-UndangFrasa "kegiatan, dan jenis belanja" dalam Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 01/ jo PMK Nomor 17/PMK. 2. KEAMANAN 4. UU sapu jagat ini telah berlaku sejak di undangkan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 186. 17. bab ii : dasar pertimbangan perubahan uu no. 310 Tahun 1989 . 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; 22. 17-Tahun-2008-Pelayaran 33. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) diubah sebagai berikut:. Jakarta: Legalitas. home; Undang-Undang; UU No 17 TAHUN 2006;. Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. Undang-undang (UU) NO. Undang-undang (UU) No. UMUM Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas,. Dasar Pemikiran. 6405, JDIH.